Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau merupakan satu daerah yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura. Dengan demikian, secara tidak langsung harga kebutuhan pokok cukup banyak dipengaruhi nilai tukar dolar terhadap rupiah.
Terlebih, bahan makanan dan pokok dari Kepri lebih banyak didatangkan dari luar daerah maupun luar negeri.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah minta pemerintah daerah mewaspadai terjadi inflasi di wilayah itu akibat nilai rupiah terhadap dolar yang kian hari kian melemah.
"Potensi kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat akibat kurs dolar terhadap rupiah meningkat hingga mencapai Rp15.000 per 1 dolar Amerika," ujarnya, Rabu (5/9/2018).
Ia mengemukakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, terutama dolar Singapura sangat berpengaruh besar. Hal itu disebabkan Kepri berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.
Sebab, sejak dulu, berbagai produk dari negara, terutama Singapura dan Malaysia banyak dipasarkan Kepri dan tentunya dipengaruhi kurs dolar.
"Kondisi hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura sudah menembus Rp10.800 per 1 dolar. Ini persoalan besar yang seharusnya segera diselesaikan pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Pria yang menjagat sebagai Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Kepri mengatakan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak yang bakal terjadi, masyarakat cenderung tidak berbelanja karena harga barang tinggi sehingga perputaran rupiah menjadi terhambat.
Dampak yang paling buruk yang potensial terjadi yakni jumlah keluarga miskin di Kepri meningkat.
Oleh karena itu, salah satu strategi perekonomian yang sebaiknya dilakukan pemerintah yakni perencanaan kegiatan dalam anggaran perubahan 2018 harus melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti subsidi terhadap sembako dan operasi pasar untuk mencegah permainan spekulan saat kebutuhan meningkat.
"Jangan sampai belanja APBD yang tidak penting malah diprioritaskan. Belanja Infrastruktur yg tidak begitu penting dan prioritas bisa di tunda dulu. Jangan sampai gara infrastruktur dan belanja pegawai dan jasa yang tidak penting, banyak masyarakat tidak bisa membeli sembako untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari," tegasnya.
sumber : pks.id
Posting Komentar