KARIMUN-Partai keadilan Sejatera mendang penting Peringatan Hari Guru 2019 harus menjadi titik tolak perbaikan manajemen pengelolaan pendidik di Indonesia. Hingga 72 tahun Indonesia Merdeka, masih banyak persoalan guru yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memperbaikinya.
Beberapa persoalan manajemen guru tersebut di antaranya distribusi yang tidak merata, minimnya perlindungan, kesejahteraan rendah, kurangnya kompetensi, hingga masih banyak regulasi yang tumpang tindih. Kondisi ini berujung pada kurang optimalnya kualitas guru Indonesia.
“Kami melihat masih banyak persoalan terkait manajemen guru di tanah air. Tahun ini harus menjadi titik tolak perbaikan manajemen pengelolaan guru di tanah air karena kebetulan masih di awal pemerintahan dan kita juga punya Menteri baru dengan visi serta cara pandang yang masih segar,” ujar Ketua DPD PKS Karimun, Suyadi, dikantor DPD PKS Karimun,Senin(25/11).
Dia menjelaskan saat ini sebaran distribusi guru di tanah air masih kurang merata. Sebaran guru masih terpusat di kota-kota besar atau wilayah-wilayah tertentu. Bisa jadi di satu kabupaten jumlah guru berlebih namun di kabupaten lain kekurangan guru. Di sisi lain proses penempatan dan mutasi guru kerap dilakukan dengan mengabaikan asas merit system.
“Mismanajemen distribusi guru ini berakibat pada kekurangan guru di satu wilayah sehingga satu guru harus merangkap bidang studi atau kelas agar proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung,” katanya.
Politisi PKS ini mengakui jika kesejahteraan guru di Indonesia masih belum sepenuhnya memadai. Masih ada ketimpangan pendapatan antara mereka yang berstatus ASN dengan guru honorer atau swasta. Padahal jumlah guru swasta dan honorer masih lebih mendominasi dibandingkan dengan guru berstatus ASN.
“Berdasarkan data PGRI kita kekurangan guru berstatus ASN hingga 1,1 juta orang. Kekosongan tersebut selama ini diisi oleh mereka yang berstatus non-ASN yang rata-rata digaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR),” katanya.
Beberapa persoalan manajemen guru tersebut di antaranya distribusi yang tidak merata, minimnya perlindungan, kesejahteraan rendah, kurangnya kompetensi, hingga masih banyak regulasi yang tumpang tindih. Kondisi ini berujung pada kurang optimalnya kualitas guru Indonesia.“Kami melihat masih banyak persoalan terkait manajemen guru di tanah air. Tahun ini harus menjadi titik tolak perbaikan manajemen pengelolaan guru di tanah air karena kebetulan masih di awal pemerintahan dan kita juga punya Menteri baru dengan visi serta cara pandang yang masih segar,” ujar Ketua DPD PKS Karimun, Suyadi, dikantor DPD PKS Karimun,Senin(25/11).
Dia menjelaskan saat ini sebaran distribusi guru di tanah air masih kurang merata. Sebaran guru masih terpusat di kota-kota besar atau wilayah-wilayah tertentu. Bisa jadi di satu kabupaten jumlah guru berlebih namun di kabupaten lain kekurangan guru. Di sisi lain proses penempatan dan mutasi guru kerap dilakukan dengan mengabaikan asas merit system.
“Mismanajemen distribusi guru ini berakibat pada kekurangan guru di satu wilayah sehingga satu guru harus merangkap bidang studi atau kelas agar proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung,” katanya.
Politisi PKS ini mengakui jika kesejahteraan guru di Indonesia masih belum sepenuhnya memadai. Masih ada ketimpangan pendapatan antara mereka yang berstatus ASN dengan guru honorer atau swasta. Padahal jumlah guru swasta dan honorer masih lebih mendominasi dibandingkan dengan guru berstatus ASN.
“Berdasarkan data PGRI kita kekurangan guru berstatus ASN hingga 1,1 juta orang. Kekosongan tersebut selama ini diisi oleh mereka yang berstatus non-ASN yang rata-rata digaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR),” katanya.
Posting Komentar